KEKUASAAN NEGARA DAN PENDUDUKNJA

Pemikiran Ki Mangunsarkoro dalam bukunya “Ilmu Kemasjarakatan” (diterbitkan oleh Prapancha, Yogyakarta, 1952 hal 72)

  1. Kemadjuan zaman minta supaja dalam negara pemimpin-pemimpin bisa mendjalankan pimpinannja dengan dasar-dasar jang luas (bisa menerima dan mengerti segala sesuatu jang dihadapinja)
  2. Orang jang sudah madju, besar keinginannja untuk mengatur sendiri segala sesuatu jang dihadapinja; tetapi djika tiap orang berbuat begitu, petjahlah negara; kekuatan jang bisa mengikat penduduk negara mendjadi satu perlu diusahakan, ialah pemerintah jang kuat dan bidjaksana
  3. Tudjuan pimpinan dalam negara jang sebaik-baiknja : mengatur supaja tiap kekuatan bisa dipakai dengan menimbulkan hasil jang sebanjak-banjaknja.
  4. Djika tiap orang dalam negara bisa berkuasa karena pilihan, maka dapatlah jang kuasa dalam negara bukan orang jang berbudi baik, tetapi orang kuat jang djahat, jang erusakkan negara. Maka haruslah masjarakat awas terhadap anasir-anasir djahat jang berusaha madju kemuka
  5. Djika tiap orang dalam negara “diikat” dari kanan dan kiri hingga tidak ada kuasa sedikitpun untuk mengikuti gelora hidupnja sebagai manusia jang berpikir dan berbudi, tidak lebihlah keadaannja dengan binatang jang diikat lehernja.
  6. Faham demokrasi dalam berlakunja banjak menimbulkan hawa nafsu jang djahat, faham diktatur dalam berlakunja terlalu banjak mengikat dan menrendahkan deradjat kemanusiaan orang. Baik kedjahatan jang timbul karena demokrasi, ataupun jang timbul karena diktatur, timbulnja karena ketamaan manusia : nafsu untuk mentjahari untung dan senang diri sendiri sadja.
  7. Kebenaran suatu pendapat tidak bisa ditetapkan dengan “suara terbanjak”. Ia hanja bisa ditapai oleh ketjerdasan dan kebidjaksanaan jang setinggi-tingginja. “Suara jang terbanjak” itu baik sebagai ukuran, sampai seberapa suatu kebenaran bisa dirasai masjarakat. Berhubung dengan itu sudah semestinjalah djika ketjerdasan dan kebidaksanaan, maupun “suara jang terbanjak” bisa berlaku, masing-masing pada tempatnja.
  8. Seringkali ada satu dua golongan orang jang menentang kekuasaan pemerintah. Dalam golongan ini sering terdapat kekuatan rakjat jang baik, jang kalau dimengerti dan diakui oleh fihak pemerintah bisa mendjadi kekuatan jang penting dan baik untuk pemerintah.
  9. Penduduk negara jang sedar dengan ichlas tunduk pada perintah orang jang diatasnja. Keichlasan itu bersandar pada keinginan kepada ketertiban dan kesentausaan negara
  10. Adanja badan perwakilan rakjat memberi kesempatan kepada rakjat jang selalu mendjalankan perintah, untuk ikut memberikan pengaruhnja kepada djalan berlakunja segala sesuatu dalam negara hingga ia merasa berharga (dihargai) sebagai warga negara. Tiap wrga negara jang sedar mesti minta dihargai sebagai imbangan sikap taat jang diharuskan padanja. Partai politik adalah alat tiap warga negara untuk memberikan pengaruhnja kepada tindakan dan haluan negara.

“GURU TAK BERKARAKTER RACUN MASYARAKAT”

Pidato Sambutan Ki Mangunsarkoro sebagai Menteri Pendidikan & Pengajaran RI dalam Kongres PGRI, 1950

Foto Ki Mangunsarkoro sedang berdiskusi dengan Bung Karno

Saudara Acting Presiden

Saudara Pimpinan Kongres PGRI

Hadirin yang terhormat,

Sejak tercapainya kedaulatan oleh bangsa kita, maka yang paling pokok bagi bangsa kita ialah mengisi kemerdekaan negara, agara kemerdekaan itu betul – betul berarti bagi bangsa Indonesia, berarti sebagai jembatan kesejahteraan.

Dalam mengisi kemerdekaan itu, maka amat pentinglah kedudukan pendidikan dan pengajaran yang diusahakan bangsa kita. Memang, apa yang dikehendaki suatu negara pada masa yang akan datang, dimana-mana diseluruh dunia ini, pasti dimasukkan dalam dasar dasar dan tujuan pendidikan serta pengajarannya.

Itulah sebabnya, maka pada ini waktu yang menjadi pokok bagi kita ialah nasionalisering daripada pendidikan dan pengajaran, dari yang rendah sampai yang tinggi. Nasionalisering ini berarti mencocokkan pendidikan dan pengajaran kita dengan kepentingan kita yang sebenar-benarnya. Oleh pemerintah sekarang diadakan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan disamping itu sekarang rencana undang-undang pendidikan dan pengajaran untuk sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah tinggi serta pula undang-undang kewajiban belajar sedang dimasak. Itu semuanya adalah untuk memenuhi keharusan nasionalisering..

Tetapi Kongres yang terhormat,

Undang-Undang itu semuanya tidak akan ada arinya, jika para guru semuanya yang memasak pendidikan dan pengajaran itu tidak hidup dala suasana nasionalisering itu. Untuk bisa hidup dalam suasana nasionalisering itu haruslah jiwa guru berubah

(Dalam zaman kolonial guru diwajibkan berdiri sebagai pabrik klerk dan juru tulis)

Dalam zaman kolonial guru diwajibkan berdiri sebagai pabrik klerk dan juru tulis daripada pemerintah penjajahan, guru dijadikan pelopor politik penjajahan. Sekarang itu harus lain. Sekarang tiap-tiap guru harus bersifat sebagai pandita yang menunjukkan kewajiban murid-muridnya sebagai satriya bangsa, sebagai perjurit bangsa, perjurit yang akan mewujudkan perikemanusiaan di kalangan masyarakat Indonesia. Disitulah tergambar perobahan yang radikal yang harus terjadi dalam jiwa guru. Berhasil atau tidaknya nasionalisering itu pertama-tama tergantung pada dapat dan tidaknya perubahan jiwa itu terjadi sebagai yang digambarkan saja.

Dari pada itu disamping nasionalisering haruslah ada “uitbreiding” dari pada usaha pendidikan dan pengajaran yang seluas-luasnya. Untuk ini jumlah guru haruslah dilipatgandakan. Dalam waktu yang telah lampau, karena penjajahan Belanda dan Jepang, “guru” dipaksa tidak bisa berdiri tegak dalam keyakinannya. Ia dipaksa menjadi alat politik penjajahan. Rupanya ini berpengaruh jahat sekali pada kedudukan guru dalam masyarakat, malahan sudah menimbulkan kelemahan keyakinan terutama di kalangan guru yang hidupnya sehari-hari agak dekat dengan bangsa penjajah itu, ialah guru-guru yang tinggi sekolahnya. Ini terbukti pada jumlahnya guru sekolah menengah yang menyeberang dalam jaman pendudukan Belanda pada waktu guru semestinya menjadi symbol kekuatan keyakinan. Itu semua adalah factor-faktor, yang menjadikan kurangnya dihargai dalam masyarakat. Dengan perubahan situasi politik sekarang, mudah mudahan penyakit yang sebabkan pukulan penjajahan itu sembuh sama sekali.

Dalam pada itu perlu juga adanya perbaikan kedudukan guru, baik qua opleiding maupun qua pekerja yang mempunyai kedudukan istimewa. Bukan guru karena guru itu orang yang bersifat istimewa, tetapi dipandang dari kaca mata jiwa amat berat tanggungannya. Perlu bagi seorang guru bisa menuangkan hasratnya 100 % kepada murid-muridnya ialah anak masyarakat kita, malahan harapan masyarakat. Lain dari pada it perlu masyarakat tahu, bahwa seperti pekerjaan orang yang bekerja di tambang batu bara amat berat bagi jasmaninya, pekerjaan guru itu amat berat rokhaninya.

(Guru tak berkarakter, racun masyarakat)

Siapa yang mau menyelidiki procentage guru yang terserang tering ataupun penyakit linglung akan mengakui kebenaran hal itu. Keistimewaan guru akhirnya terletak pula dalam pengaruh karakternya. Buat bekerja iasa yang kurang karakternya, tidak begitu membahayakan. Tetapi guru yang kurang karakternya adalah racun masyarakat. Sebaliknya guru yang baik dan kuat karakternya adalahsaka guru dan sumber kebahagiaan masyarakat.

Kongres yang terhormat, itulah gambar kedudukan guru dalam masyarakat. Hal itu semua harus mendapat perhatian oleh seluruh rakyat kita dan istimewa dari kaum guru seluruhnya dan pemerintah.

Mudah-mudahan Kongres ini dapat enghadapi soal ini sebagai Kongres guru, KOngres pendidik masyarakat kita. Masyarakat akan mengukur nilai guru kita dengan putusan Kongres PGRI ini.

Semoga Kongres PGRI bisa menjadi satu “mijlpaal” dalam sejarah perguruan kita,malahan satu “mijlpaal” juga dalam sejarah perjuangan kebangsaan yang kini meningkat pada satu babakan yang baru, ialah pembentukan negara kesatuan dan negara demokrasi di segala lapangan.

Sejarah Taman Siswa

Pendiri Taman Siswa ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal ialah tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan), ing madya mangun karsa (di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa), ing ngarsa sungtulada (di depan memberi teladan). Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 28 April 1959 dan dimakamkan di sana.

Terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka, berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya.

Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda) Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya.

Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Boedi Oetomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.

Kemudian, bersama Douwes Dekker (Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo, ia mendirikan Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia) pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka.

Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg berusaha menghalangi kehadiran partai ini dengan menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda.

Kemudian setelah ditolaknya pendaftaran status badan hukum Indische Partij ia pun ikut membentuk Komite Bumipoetra pada November 1913. Komite itu sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Komite Boemipoetra itu melancarkan kritik terhadap Pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut.

Sehubungan dengan rencana perayaan itu, ia pun mengkritik lewat tulisan berjudul Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda) dan Een voor Allen maar Ook Allen voor Een (Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga). Tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda yang dimuat dalam surat kabar de Expres milik dr. Douwes Dekker itu antara lain berbunyi:

“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu.

Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingannya sedikitpun”.

Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan, berupa hukuman internering (hukum buang) yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seseorang untuk bertempat tinggal. Ia pun dihukum buang ke Pulau Bangka.

Douwes Dekker dan Cipto Mangoenkoesoemo merasakan rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil. Mereka pun menerbitkan tulisan yang bernada membela Soewardi. Tetapi pihak Belanda menganggap tulisan itu menghasut rakyat untuk memusuhi dan memberontak pada pemerinah kolonial. Akibatnya keduanya juga terkena hukuman internering. Douwes Dekker dibuang di Kupang dan Cipto Mangoenkoesoemo dibuang ke pulau Banda.

Namun mereka menghendaki dibuang ke Negeri Belanda karena di sana mereka bisa memperlajari banyak hal dari pada didaerah terpencil. Akhirnya mereka diijinkan ke Negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman.

Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Raden Mas Soewardi Soeryaningrat berhasil memperoleh Europeesche Akte.
Kemudian ia kembali ke tanah air di tahun 1918. Di tanah air ia mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan.

Setelah pulang dari pengasingan, bersama rekan-rekan seperjuangannya, ia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional Tamansiswa) pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.

Tidak sedikit rintangan yang dihadapi dalam membina Taman Siswa. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu kemudian dicabut.

Di tengah keseriusannya mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Tamansiswa, ia juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya berjumlah ratusan buah. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia.

Sementara itu, pada zaman Pendudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan tetap dilanjutkan. Waktu Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dalam tahun 1943, Ki Hajar duduk sebagai salah seorang pimpinan di samping Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan K.H. Mas Mansur.

Setelah zaman kemedekaan, Ki hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Nama Ki Hadjar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan (bapak Pendidikan Nasional) yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional melalui surat keputusan Presiden RI No.305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Penghargaan lain yang diterimanya adalah gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1957.

Dua tahun setelah mendapat gelar Doctor Honoris Causa itu, ia meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana.

Kemudian oleh pihak penerus perguruan Taman Siswa, didirikan Museum Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta, untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hadjar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hadjar sebagai pendiri Tamansiswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat-menyurat semasa hidup Ki Hadjar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional.

Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi.

Konsep Pendidikan Tamansiswa :

Tamansiswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Tamansiswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya.  Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dsb; sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan.

Tamansiswa anti intelektualisme; artinya siapa pun tidak boleh hanya mengagungkan kecerdasan dengan mengabaikan faktor-faktor lainnya. Tamansiswa mengajarkan azas keseimbangan (balancing), yaitu antara intelektualitas di satu sisi dan personalitas di sisi yang lain. Maksudnya agar setiap anak didik itu berkembang kecerdasan dan kepribadiannya secara seimbang.

Tujuan pendidikan Tamansiswa adalah membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Meskipun dengan susunan kalimat yang berbeda namun tujuan pendidikan Tamansiswa ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Kalau di Barat ada “Teori Domein” yang diciptakan oleh Benjamin S. Bloom yang terdiri dari kognitif, afektif dan psikomotorik maka di Tamansiswa ada “Konsep Tringa” yang terdiri dari ngerti (mengeta-hui), ngrasa (memahami) dan nglakoni (melakukan). Maknanya ialah, tujuan belajar itu pada dasarnya ialah meningkatkan pengetahuan anak didik tentang apa yang dipelajarinya, mengasah rasa untuk meningkat-kan pemahaman tentang apa yang diketahuinya, serta meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipelajarinya.

Pendidikan Tamansiswa dilaksanakan berdasar Sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan kepada anaknya.

Sistem Among tersebut berdasarkan cara berlakunya disebut Sistem Tutwuri Handayani. Dalam sistem ini orientasi pendidikan adalah pada anak didik, yang dalam terminologi baru disebut student centered. Di dalam sistem ini pelaksanaan pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh pendidik. Apabila minat anak didik ternyata akan ke luar “rel” atau pengembangan potensi anak didik di jalan yang salah maka pendidik berhak untuk meluruskannya.

Untuk mencapai tujuan pendidikannya, Tamansiswa menyelanggarakan kerja sama yang selaras antartiga pusat pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lain hendaknya saling berkoordinasi dan saling mengisi kekurangan yang ada. Penerapan sistem pendidikan seperti ini yang dinamakan Sistem Trisentra Pendidikan atau Sistem Tripusat Pendidikan.

Pendidikan Tamansiswa berciri khas Pancadarma, yaitu Kodrat Alam (memperhatikan sunatullah), Kebudayaan (menerapkan teori Trikon), Kemerdekaan (memperhatikan potensi dan minat maing-masing indi-vidu dan kelompok), Kebangsaan (berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku), dan Kemanusiaan (menjunjung harkat dan martabat setiap orang).

sumber : http://tamansiswa.org/sejarah-tamansiswa.html

Perjuangan Ki Mangunsarkoro

Ki Mangunsarkoro atau Sarmidi Mangunsarkoro (19041959) adalah pejuang di bidang pendidikan nasional, beliau dipercaya menjadiMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga tahun 1950.

Ki Sarmidi Mangunsarkoro lahir 23 Mei 1904 di Surakarta. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga pegawai Keraton Surakarta. Pengabdian Ki Sarmidi Mangunsarkoro kepada masyarakat, diawali setelah beliau lulus dari Sekolah Guru ‘Arjuna’ Jakarta langsung diangkat menjadi guru HIS Tamansiswa Yogyakarta. Kemudian pada Th 1929 Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat menjadi Kepala Sekolah HIS Budi Utomo Jakarta. Satu tahun kemudian, atas permintaan penduduk Kemayoran dan restu Ki Hadjar Dewantara, beliau mendirikan Perguruan Tamansiswa di Jakarta. Perguruan Tamansiswa di Jakarta itu sebenarnya merupakan penggabungan antara HIS Budi Utomo dan HIS Marsudi Rukun yang dua-duanya dipimpin oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro, dan dalam perkembangannya Perguruan Tamansiswa Cabang Jakarta mengalami kemajuan yang pesat hingga sekarang.

Pada upacara Penutupan Kongres atau Rapat Besar Umum Tamansiswa yang pertama di Yogyakarta pada 13 Agustus 1930, Ki Sarmidi Mangunsarkoro bersama-sama Ki Sadikin, Ki S. Djojoprajitno, Ki Poeger, Ki Kadiroen dan Ki Safioedin Soerjopoetro atas nama Persatuan Tamansiswa seluruh Indonesia menandatangani ‘Keterangan Penerimaan’ penyerahan ‘Piagam Persatuan Perjanjian Pendirian’ dari tangan Ki Hadjar Dewantara, Ki Tjokrodirjo dan Ki Pronowidigdo untuk mewujudkan usaha pendidikan yang beralaskan hidup dan penghidupan bangsa dengan nama ‘Tamansiswa’ yang didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta.

Sebagai salah satu orang yang terpilih oleh Ki Hadjar Dewantara untuk memajukan, menggalakkan serta memodernisasikan Tamansiswa yang berdasarkan pada rasa cinta tanah air serta berjiwa nasional, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mempunyai beberapa pemikiran demi terlaksananya cita-cita pendidikan Tamansiswa.

Selanjutnya pada tahun 1931 Ki Sarmidi Mangunsarkoro ditugasi untuk menyusun Rencana Pelajaran Baru dan pada tahun 1932 disahkan sebagai ‘Daftar Pelajaran Mangunsarkoro’. Atas dasar tugas tersebut maka pada tahun 1932 itu juga beliau menulis buku ‘Pengantar Guru Nasional’. Buku tersebut mengalami cetak ulang pada tahun 1935. Dalam ‘Daftar Pelajaran Mangunsarkoro’ yang mencerminkan cita-cita Tamansiswa dan Pengantar Guru Nasional itu di dalam arus pergerakan nasional di Indonesia khususnya di Asia pada umumnya, dapat disimpulkan pemikirannya mewakili salah satu aspek dari kebangunan nasionalisme yaitu aspek kebudayaan, yang pada hakikatnya merupakan usaha menguji hukum-hukum kesusilaan dan mengajarkan berbagai pembaharuan disesuaikan dengan alam dan zaman. Dua aspek lainnya adalah aspek sosial ekonomis yaitu usaha meningkatkan derajat rakyat dengan menumbangkan cengkeraman ekonomi bangsa-bangsa Eropa Barat, sedangkan pada aspek politik yaitu usaha merebut kekuasaan politik dari tangan Pemerintah Kolonialisme Belanda.

Perjuangan Ki Sarmidi Mangunsarkoro dalam bidang pendidikan, di antaranya pada tahun 1930-1938 menjadi Anggota Pengurus Besar Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan penganjur gerakan Kepanduan Nasional yang bebas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Selanjutnya pada tahun 1932-1940 beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Tamansiswa merangkap Pemimpin Umum Tamansiswa Jawa Barat. Pada tahun 1933 Ki Sarmidi Mangunsarkoro memegang Kepemimpinan Taman Dewasa Raya di Jakarta yang secara khusus membidangi bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Pada tahun 1947 Ki Sarmidi Mangunsarkoro diberi tugas oleh Ki Hadjar Dewantara untuk memimpin penelitian guna merumuskan dasar-dasar perjuangan Tamansiswa, dengan bertitik tolak dari Asas Tamansiswa 1922. Dalam Rapat Besar Umum Tamansiswa Tahun 1947 hasil kerja ‘Panitia Mangunsarkoro’ bernama Pancadarma itu diterima dan menjadi Dasar Tamansiswa, yaitu: Kodrat Alam, Kemerdekaan, Kebudayaan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan. Ki Sarmidi Mangunsarkoro semakin dikenal di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan politik melalui [[Partai Nasional Indonesia]] (PNI). Ki Sarmidi Mangunsarkoro pada tahun 1928 ikut tampil sebagai pembicara dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 menyampaikan pidato tentang ‘Pendidikan Nasional’, yang mengemukakan bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan dan dididik secara demokratis, serta perlunya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Ki Sarmidi Mangunsarkoro pernah terpilih menjadi Ketua PNI Pertama sebagai hasil Kongres Serikat Rakyat Indonesia (SERINDO) di Kediri dan menentang politik kompromi dengan Belanda (Perjanjian Linggarjati dan Renvile). Sewaktu terjadi agresi Belanda II di Yogyakarta, Ki Sarmidi Mangunsarkoro pernah ditahan IVG dan dipenjara di Wirogunan. Pada waktu Kabinet Hatta II berkuasa pada Agustus 1949 sampai dengan Januari 1950, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mendapat kepercayaan menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) RI. Sewaktu menjabat Menteri PP dan K, beliau mendirikan dan meresmikan berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, mendirikan Konservatori Karawitan di Surakarta, dan ikut membidani lahirnya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kepercayaan Pemerintah terhadap reputasi dan dedikasinya kepada Negara, membawa Ki Sarmidi Mangunsarkoro kembali dipercaya menjadi Menteri PP dan K RI pada masa Kabinet Halim sejak Januari 1950 sampai September 1950, dan beliau berhasil menyusun dan memperjuangkan di parlemen Undang Undang No 4/1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia. UU No 4/1950 itu disahkan dan sekaligus menjadi Undang Undang Pendidikan Nasional pertama.

Pribadi Ki Sarmidi Mangunsarkoro yang tetap sederhana, berpikiran dan berwawasan kebangsaan dan rasa nasional yang tebal tercermin dalam penampilannya sehari-hari yang selalu memakai peci agak bulat, kumis tebal, kemeja Schiller putih serta bersarung Samarinda serta memakai sandal. Penampilan yang sangat sederhana, beliau terapkan juga pada waktu menjadi Menteri PP dan K, yaitu tidak mau bertempat tinggal di rumah dinas menteri. Apabila menghadiri acara jamuan kepresidenan, di jalan raya maupun pergi ke Jakarta yang selalu tidak ketinggalan memakai sarung dan peci.

Di sepanjang hidupnya, Ki Sarmidi Mangunsarkoro menulis beberapa buku-buku mengenai pendidikan nasional, kebudayaan dan juga politik. Hal ini seiring dengan perhatian beliau yang begitu besar pada ketiga bidang tersebut. Buku-buku tulisan beliau antara lain :

  • 1. Pendidikan Nasional (Keluarga, Jogjakarta, 1948)
  • 2. Masjarakat Sosialis (Pelopor, Jogjakarta, 1951)
  • 3. Dasar-Dasar Pendidikan Nasional (Pertjetakan Keluarga, 1951)
  • 4. Kebudajaan Rakjat (Usaha Penerbitan Indonesia, 1951)
  • 5. Dasar Sosiologi dan Kebudajaan untuk Pendidikan Indonesia Merdeka(Prapancha, Jogjakara, 1952)
  • 6. Ilmu Kemasjarakatan (Prapancha, 1952)
  • 7. Sosialisme, Marhaenisme dan Komunisme (Wasiat Nasional, Jogja, 1955)
  • 8. Inti Marhaenisme (Wasiat Nasional, Jogja, 1954)
  • 9. Guru Tak Berkarakter ratjun Masjarakat : Sumbangan dari Kementerian Penerangan RI oentoek guru Nasional yang Membentuk Djiwa Nasional (ditulis bersama dg Asaat gelar Datuk Mudo, Kementerian Penerangan RI, kata Pengantar 1950)
  • 10. Dasar Sosisologi dan Kebudajaan untuk Rakjat Indonesia (Prapancha, 1952

Ki Sarmidi Mangunsarkoro wafat 8 Juni 1957 di Jakarta, dimakamkan di makam Keluarga Besar Tamansiswa [[‘Taman Wijaya Brata’]], Celeban, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya, Alm Ki Sarmidi Mangunsarkoro menerima beberapa tanda jasa Bintang Mahaputra Adipradana dari Pemerintah, dan juga penghargaan dari Tamansiswa dan rakyat.

Nyi Sri Mangunsarkoro dan Pergerakan Perempuan Indonesia

Nyi Sri Wulandari Mangunsarkoro adalah istri dari Ki Mangunsarkoro, salah satu tokoh pejuang di bidang pendidikan yang juga menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1949-1950. Seiring dengan perjuangan Ki Mangunsarkoro di bidang pendidikan nasional, Nyi Sri Mangunsarkoro juga aktif berjuang. Hanya saja, Nyi Sri Mangunsarkoro berjuang melalui bidang yang berbeda dengan suaminya. Beliau aktif berperanan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia, melalui pergerakan perempuan pada masa itu.

Sejalan dengan Kongres Pemuda 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, gerakan wanita terus berkembang dan menyesuaika dinamikanya dengan perkembangan perjuangan kebangkitan bangsa. Nasionalisme menjadi gagasan yang diterima di seluruh kekuatan politik yang ada, sehingga konsepsi persatuan lebih mudah untuk diwujudkan. Para tokoh perempuan pada masa itu juga tidak mau ketinggalan. Setelah Kongres Pemuda 1928, mereka menggelar Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928 (sumber : http://www.wartafeminis.wordpress.com). Tanggal dilaksanakan Kongres perempuan ini pada kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu. Kongres ini dihadiri oleh 30 organisasi perempuan dari seluruh Indonesia dan memutuskan sbb :

  1. mengirimkan mosi tidak percaya kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan
  2. pemerintah wajib memberikan keterangan pada waktu nikah (undang-undang perkawinan), dan segeranya;
  3. memberi beasiswa bagi siswa perempuan yang mempunyai kemampuan belajar tetapi tidak mempunyai biaya pendidikan, lembaga itu disebut studie fonds,
  4. mendirikan lembaga kursus pemberantasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak.

Kongres Perempuan Indonesia II diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1935 dan diketuai oleh Nyi Sri Mangunsarkoro (sumber : http://www.kr.co.id). Kongres ini memutuskan untuk mendirikan Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan yang berfungsi berfungsi meneliti pekerjaan yang dilakukan perempuan Indonesia; meningkatkan pemberantasan buta huruf; mengadakan hubungan dengan perkumpulan pemuda, khususnya organisasi putri; mendasari perasaan kebangsaan, pekerjaan sosial dan kenetralan pada agama; Perempuan Indonesia berkewajiban berusaha supaya generasi baru sadar akan kewajiban kebangsaan: ia berkewajiban menjadi “Ibu Bangsa”.

Kongres Perempuan Indonesia III diselenggarakan tahun 1938 di Bandung dan menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kongres perempuan Indonesia IV diselenggarakan pada Juli 1941 di Semarang. Pada tahun 1941 itu pula, Komisi Visman dibentuk Pemerintah Hindia Belanda untuk menyelidiki keinginan-keinginan bangsa Indonesia akan perubahan tata Negara. Maka diminta 2 orang tokoh pergerakan wanita Indonesia yakni: Ibu Soenaryo Mangoenpoespito yang mengajukan tuntutan “Indonesia Berparlemen” sedangkan Nyi Sri Wulandari Mangoensarkoro secara tegas menuntut “Indonesia Merdeka”.

Pergerakan perempuan sempat mengalami masa stagnasi pada zaman pendudukan Jepang. Saat itu pemerintah pendudukan Jepang tidak hanya mematikan bentuk-bentuk perkumpulan yang mandiri, tetapi melarang adanya perkumpulan perempuan lain selain fujinkai. Hal

Setelah Indonesia merdeka, organisasi perempuan kembali bergerak. Meskipun demikian, nuansa perjuangan yang dominan pada saat itu adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan perempuan juga terkonsentrasi untuk mendukung para pejuang dalam gerilya atau pertempuran. Setelah di Indonesia diperbolehkan untuk mendirikan partai politik, sejumlah tokoh pergerakan perempuan segera aktif masuk dalam partai politik. Pada tahun 1948, Partai Wanita Rakyat berdiri atas inisiatif Nyi Sri Mangunsarkoro. Partai ini berazaskan ketuhanan, kerakyatan, kebangsaan dan mempunyai program perjuangan yang sangat militan (sumber : http://www.setneg.go.id).

Pada Kongres Perempuan Indonesia 1952 di Bandung, Nyi Sri Mangunsarkoro mengusulkan pendirian monument untuk memperingati Kongres Perempuan I 1928 di Yogyakarta. Monumen tersebut tidak berwujud tugu atau monumen, namun berbentuk gedung agar dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas kaum perempuan yang berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khusus bangunan yang digunakan untuk museum menempati salah satu bagian bangunan yaitu Balai Srikandi, diresmikan penggunaannya oleh Maria Ulfah pada tanggal 20 Mei 1956. Bangunan yang terdiri dari beberapa kompleks bangunan ini kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Desember 1983 dan diberi nama Gedung Mandala Bhakti Wanitatama. Museum tersebut memiliki koleksi berjumlah 135 buah yang terdiri dari jenis : Lukisan tokoh wanita, Pakaian dinas, Diorama, Mesin ketik dan Foto.

Koleksi unggulan museum ini adalah sebuah mesin ketik besi berwarna hitam yang pernah dipergunakan oleh Sri Mangunsarkoro selaku ketua panitia seperempat abad kesatuan pergerakan wanita indonesia. (sumber : http://www.visitingjogja.com; http://www.mediaindonesia)

Sumber :

  • visitingjogja.com/web/index.php?mod=Obyek%20Wisata⊂=Wisata%20Budaya/Sejarah&act=detail&Id=255&page=17

Tangis untuk Mangunsarkoro

Ki Mangunsarkoro

Dipa Nusantara Aidit, Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia, adalah musuh ideologis nomor satu Mohammad Natsir. Aidit memperjuangkan tegaknya komunisme di Indonesia. Natsir sebaliknya. Tokoh Masyumi itu menginginkan negara dijalankan di atas nilai-nilai Islami. Pertentangan ini membuat keduanya sering berdebat keras di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Tapi, di luar sidang, keduanya bersahabat.

Inilah sosok multikultural Natsir yang dikenang dengan bangga oleh orang-orang dekatnya. ”Dia tak punya handicap berhubung­an dengan golongan nonmuslim,” ujar Amien Rais. Setelah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Chicago pada 1984, Amien yang bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sering menjadi teman ngobrol Natsir. ”Saya kira Pak Natsir banyak menyerap kearifan H.O.S. Tjokroaminoto,” ujar Amien.

Soal hubungan dengan Aidit, Natsir banyak bercerita kepada Yusril Izha Mahendra, Ketua Partai Bulan Bintang. Tatkala masih kuliah di Jakarta, Yusril amat dekat dengan Natsir. Menurut Yusril, Natsir sering tak bisa mengendalikan emosi ketika berdebat dengan Aidit di parlemen. ”Pak Natsir bilang, rasanya dia ingin menghajar kepala Aidit dengan kursi,” kata Yusril.

Tapi, hingga rapat selesai, tak ada kursi yang melayang ke kepala Aidit. Malah, begitu meninggalkan ruang sidang, Aidit membawakannya segelas kopi. Keduanya lalu ngerumpi tentang keluarga masing-masing. Itu terjadi berkali-kali. ”Kalau habis rapat tak ada tumpangan, Pak Natsir sering dibonceng sepeda oleh Aidit dari Pejambon,” Yusril menambahkan.

Keakraban penuh warna, bersahabat tapi berseberangan secara ideologis, terjadi sejak 1945 hingga zaman demokrasi liberal, 1950-1958. Pada masa itu parlemen menjadi tempat pertarungan ideologi yang tak habis-habisnya.

Natsir pun tidak cuma bertentangan dengan Aidit. Di seberang dia juga ada tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo dan F.S. Hariyadi, tokoh Partai Katolik, serta J. Leimena dan A.M. Tambunan dari Partai Kristen Indonesia. Sementara Natsir membela ideologi Islam, Kasimo dan teman-teman berkeras mempertahankan Pancasila.

Toh, seperti pada Natsir dan Aidit, mereka tetap berkawan di luar ruang sidang. Ketika Natsir mengajukan Mosi Integral dalam sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat pada 3 April 1950, justru tokoh-tokoh nonmuslim inilah yang tegak di belakangnya. Dalam pidato yang berapi-api, Natsir menegaskan pentingnya melebur kembali wilayah-wilayah Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Republik Indonesia.

Amien Rais berkisah, suatu ketika Natsir mengenang masa-masa dia menjadi perdana menteri. Natsir memberikan wejang­an tentang kepemimpinan. Katanya, seorang pemimpin harus seperti tukang kayu yang te­rampil: bisa memanfaatkan semua jenis kayu.

Barangkali itulah sebabnya, Natsir merangkul tokoh-tokoh Kristen dalam Kabinet Natsir (1950-1951). Hariyadi dia tunjuk menjadi Menteri Sosial. Herman Johannes—tokoh Kristen dari Partai Indonesia Raya—mendapat kepercayaan memimpin Departemen Pekerjaan Umum.

Sikap Natsir ini ternyata juga menjadi sikap para pemimpin Masyumi lain ketika itu. Contohnya Isa Ansari. Kiai ini sering mengajak Aidit dan Nyoto makan sate setelah berdebat. ”Kalau Aidit ke Sukabumi, dia menginap di rumah Kiai Ansari,” demikian advokat senior Adnan Buyung Nasution berkisah.

Pergaulan multikultural juga tampak pada Prawoto Mangkusaswito. Tokoh yang pernah menjadi Ketua Masyumi ini akrab dengan Kasimo. Bahkan Kasimo membelikan rumah untuk Prawoto di Yogyakarta.

Mohammad Roem lain lagi ceritanya. Ini menurut penuturan Joesoef Isak, mantan wartawan harian Merdeka. Pada masa Orde Baru, Roem sering bertemu Oei Tjoe Tat, tokoh Tionghoa dan bekas menteri Kabinet Dwikora. Kebetulan rumah mereka berdekatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yang satu di Jalan Blora, satunya lagi di Teuku Umar. Padahal pada zaman Demokrasi Terpimpin keduanya berseberangan. Oei aktif di Partai Indonesia, yang dianggap ber­afiliasi dengan PKI.

Suatu ketika keduanya berpapasan. Oei menegur Roem: ”Roem, kok bisa ya kita ini berhadapan dalam politik? Padahal kita toh enggak ada apa-apa.” Tak ada orang lain di dekat mereka saat itu, tapi Roem menjawab dengan berbisik: ”Oei, kita kan sama dididik Belanda. Jadi, kita harus menghargai orang lain. Perbedaan pendapat itu biasa.”

Setelah menyingkir dari dunia politik, Natsir mulai aktif di Dewan Dakwah pada 1967. Namun hubungan baiknya dengan kawan ”tak sehati” pada zaman Demokrasi Liberal tak putus. Sitti Mucliesah, anak perempuan pertama Natsir, bercerita, Aba—demikian mereka memanggil ayahnya—masih sering mengirimkan bunga untuk Kasimo dan Leimena pada setiap Tahun Baru.

”Pak T.B. Simatupang bahkan sering datang ke rumah untuk berdiskusi dengan Aba,” cerita Sitti. Perkawanan terjalin antarkeluarga. ”Kami dan anak-anak Pak Leimena sampai sekarang masih berhubungan baik,” ujarnya. Aba, menurut Sitti, tak pernah melarang mereka berteman dengan orang nonmuslim.

Pada 1978 tokoh-tokoh yang prihatin terhadap Orde Baru membentuk Lembaga Kesadaran Berkonstitusi. Ketuanya Abdul Haris Nasution, penasihatnya Mohammad Hatta. Natsir ikut bergabung, bersama Kasimo, meski kala itu dia masih aktif di Dewan Dakwah. Banyak anggota Lembaga Kesadaran Berkonstitusi ini kemudian ikut meneken Petisi 50 pada 5 Mei 1980, termasuk Natsir.

”Saya banyak belajar dari dia tentang menghargai orang yang berbeda pendapat,” kata Chris Siner Key Timu, tokoh Katolik yang ikut menandatangani Petisi 50. Dia mengenal Natsir sejak di Lembaga Kesadaran, namun baru berhubungan dekat setelah sama-sama nyemplung di Petisi 50.

Suatu ketika, tidak sengaja­ Chris bertemu Natsir di kantor­ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Natsir datang untuk ber­konsultasi tentang pencekalan atas dirinya. Bersama penanda tangan Petisi yang lain, dia dilarang bepergian ke luar negeri. Chris datang membicarakan kemungkinan menuntut pemerintah, yang telah ”memaksa” Universitas Atma Jaya Jakarta memecatnya. ”Ketika mau pulang, Pak Natsir menawari saya ikut mobilnya,” ujar Chris.

Mereka tidak searah. Jadi, ketika tiba di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jalam Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Chris minta diturunkan. Rencananya, dia akan melanjutkan perjalanan dengan bus ke Semanggi. Tapi Natsir marah dan berkeras mengantar hingga Semanggi. ”Padahal saya ini siapalah?” Chris mengenang.

Tapi itulah Natsir, solidaritas dan semangat setia kawannya tinggi. Kepada majalah ­Editor, dalam sebuah wawancara khusus pada 1988, dia menjelaskan sikapnya yang mengherankan kawan tapi membuat segan lawan. ”Untuk kepentingan bangsa,” ujarnya, ”para politikus tidak bicara kami dan kamu, tetapi kita.”

Sikap itu dia buktikan manakala Ki Sarmidi Mangunsarkoro, salah seorang pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI), meninggal. Natsir melayat dan menangis. Tentu saja ini mengagetkan semua orang. Soalnya, PNI pernah berseberangan dengan Masyumi. Akibat mosi yang diajukan Ketua PNI ketika itu, Hadikusumo, Natsir ­membubarkan kabinetnya yang baru ­berumur setahun pada 12 Maret 1951. Peristiwa penting ini diabadikan Abadi, majalah Masyumi. Majalah itu menulis berita utama dengan judul: ”Air Mata Natsir Mengalir di Rumah Mangunsarkoro”.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 200

Ki Mangun Sarungan

Sarung adalah pakaian tradisonal masyarakat Jawa dan Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Pada awal kemerdekaan, para aktivis sudah mulai meninggalkan pakaian sarung dan bahkan karena kelokalannya, sarung sering dijadikan bahan olok-olok untuk membuat stigma antara kelompok modern yang kebarat-baratan dengan kelompok tradisional.

Dapat disaksikan hampir semua aktivis kemerdekaan awal seperti Tirtoadisuryo, Ciptomangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya semuanya bersarung, bahkan para mahasiswa STOVIA juga masih bersarung. Ada kisah menarik perihal sarung itu, terutama yang berkaitana dengan sikap non coorpeative total, terhadap budaya Belanda, sebagaimana yang dilakukan oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro, salah seorang pemuka pendidikan nasional Taman Siswa dan pimpinan pusat PNI. Meskipun menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan, ia tetap konsisten untuk memakai sarung, bahkan ketika memasuki gedung Parlemen dan Istana Negara. Oleh karena itu, kemudian namanya diplesetkan menjadi Ki Mangun Sarungan oleh para wartawan.

Sikap konsisten semacam itu juga dijalankan oleh KH Wahab Chasbullah, Rois Aam PBNU dengan penuh percaya diri, sehingga tidak bersedia memenuhi permintaan pihak protokol kepresidenan untuk berpakaian lengkap (pantaloon, jas dan dasi), tetapi tetap memakai sarung pada saat upacara kenegaraan berlangsung. Demikian pula ketika KH Wahab di forum internasional, saat ia hadir sebagai anggota penasehat delegasi Indonesia mendampingi Bung Karno yang berpidato To Build the World Anew di hadapan Sidang Majelis Umum PBB. Sikap anti kolonialisme Barat secara total ini sering disalah pahami sebagai sikap anti modernisasi, konservatisme dan keterbelakangan.

Hanya orang yang punya integritas sebesar Mangunsarkoro atau Wahab Hasbullah yang berani melawan arus itu, sebab akan terus tegar walaupun mendapat cemooh nasional dan internasional, tetapi mereka terus berjuang membela kemndirian dan keanekaragaman budaya. Semua bangsa dan komunitas bebas mengekspresikan kebudayaan termasuk dalam berpakaian tidak hanya satu ekspresi, yaitu ekpresi seragam Barat, tetapi ekspresi Islam kejawen juga perlu mendapat tempat, sebagaimana Kiai Wahab dan Ki Mangunsarkoro.Karena itu dalam pertemuan politik dan keagamaan kaum pesantren masih terlihat keanekaragaman pakaian ada yang bersarung dan ada yang bercelana. Itulah inti kebebasan dan toleransi. (Munim DZ; http://www.nu.or.id)

Sumber : http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=7848

Ki Mangunsarkoro diusulkan jadi pahlawan nasional

Ki Mangunsarkoro

JOGJA: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa berencana mengusulkan kepada Departemen Sosial untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh Tamansiswa, Ki Sarmidi Mangunsarkoro atas perjuangan dan pengabdiannya di bidang pendidikan nasional.

Ki Bambang Widodo, Ketua Panitia Sarasehan Menelusuri Jejak Perjuangan Tokoh Pendidikan Nasional Ki Mangunsarkoro mengatakan, Ki Sarmidi Mangunsarkoro adalah tokoh pendidikan yang layak memperoleh gelar pahlawan nasional.

Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Ki Tyasno Sudarto mengatakan sejak berdirinya Tamansiswa 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara dan para pendiri Tamansiswa lainnya telah menyadarkan bangsa Indonesia perlunya modal pendidikan nasional sebagai bekal menuju jembatan emas kemerdekaan.

Ki Mangunsarkoro merupakan murid didik Ki Hajar Dewantara. Dia mengawali perjuangannya sejak di bangku sekolah dengan mendirikan organisasi pemuda kemudian menjadi aktivis Jong Java di Jogja. Ki Mangunsarkoro juga aktif dalam kongres pemuda dan sempat menjabat sebagai pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Setelah Indonesia merdeka, Ki Sarmidi Mangunsarkoro tercatat dua kali sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) dalam dua kabinet dan mengesahkan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran pada 1950. Ki Mangun juga menjadi pendiri Akademi Seni Rupa (ASRI) Yogyakarta, Konservatori Karawitan Surakarta dan ikut membidani lahirnya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Sudah sepantasnya jika pemerintah mempertimbangkan penghargaan terbaik untuk Ki Mangunsarkoro,” kata Ki Tyasno Sudarto. (Antara)

sumber : http://www.harianjogja.com, Selasa, 12 Mei 2009 18:51:39

http://www.harianjogja.com/pestabuku/beritas/detailberita/5512

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.