Nyi Sri Mangunsarkoro dan Pergerakan Perempuan Indonesia

Nyi Sri Wulandari Mangunsarkoro adalah istri dari Ki Mangunsarkoro, salah satu tokoh pejuang di bidang pendidikan yang juga menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1949-1950. Seiring dengan perjuangan Ki Mangunsarkoro di bidang pendidikan nasional, Nyi Sri Mangunsarkoro juga aktif berjuang. Hanya saja, Nyi Sri Mangunsarkoro berjuang melalui bidang yang berbeda dengan suaminya. Beliau aktif berperanan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia, melalui pergerakan perempuan pada masa itu.

Sejalan dengan Kongres Pemuda 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, gerakan wanita terus berkembang dan menyesuaika dinamikanya dengan perkembangan perjuangan kebangkitan bangsa. Nasionalisme menjadi gagasan yang diterima di seluruh kekuatan politik yang ada, sehingga konsepsi persatuan lebih mudah untuk diwujudkan. Para tokoh perempuan pada masa itu juga tidak mau ketinggalan. Setelah Kongres Pemuda 1928, mereka menggelar Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928 (sumber : http://www.wartafeminis.wordpress.com). Tanggal dilaksanakan Kongres perempuan ini pada kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu. Kongres ini dihadiri oleh 30 organisasi perempuan dari seluruh Indonesia dan memutuskan sbb :

  1. mengirimkan mosi tidak percaya kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan
  2. pemerintah wajib memberikan keterangan pada waktu nikah (undang-undang perkawinan), dan segeranya;
  3. memberi beasiswa bagi siswa perempuan yang mempunyai kemampuan belajar tetapi tidak mempunyai biaya pendidikan, lembaga itu disebut studie fonds,
  4. mendirikan lembaga kursus pemberantasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak.

Kongres Perempuan Indonesia II diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1935 dan diketuai oleh Nyi Sri Mangunsarkoro (sumber : http://www.kr.co.id). Kongres ini memutuskan untuk mendirikan Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan yang berfungsi berfungsi meneliti pekerjaan yang dilakukan perempuan Indonesia; meningkatkan pemberantasan buta huruf; mengadakan hubungan dengan perkumpulan pemuda, khususnya organisasi putri; mendasari perasaan kebangsaan, pekerjaan sosial dan kenetralan pada agama; Perempuan Indonesia berkewajiban berusaha supaya generasi baru sadar akan kewajiban kebangsaan: ia berkewajiban menjadi “Ibu Bangsa”.

Kongres Perempuan Indonesia III diselenggarakan tahun 1938 di Bandung dan menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kongres perempuan Indonesia IV diselenggarakan pada Juli 1941 di Semarang. Pada tahun 1941 itu pula, Komisi Visman dibentuk Pemerintah Hindia Belanda untuk menyelidiki keinginan-keinginan bangsa Indonesia akan perubahan tata Negara. Maka diminta 2 orang tokoh pergerakan wanita Indonesia yakni: Ibu Soenaryo Mangoenpoespito yang mengajukan tuntutan “Indonesia Berparlemen” sedangkan Nyi Sri Wulandari Mangoensarkoro secara tegas menuntut “Indonesia Merdeka”.

Pergerakan perempuan sempat mengalami masa stagnasi pada zaman pendudukan Jepang. Saat itu pemerintah pendudukan Jepang tidak hanya mematikan bentuk-bentuk perkumpulan yang mandiri, tetapi melarang adanya perkumpulan perempuan lain selain fujinkai. Hal

Setelah Indonesia merdeka, organisasi perempuan kembali bergerak. Meskipun demikian, nuansa perjuangan yang dominan pada saat itu adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan perempuan juga terkonsentrasi untuk mendukung para pejuang dalam gerilya atau pertempuran. Setelah di Indonesia diperbolehkan untuk mendirikan partai politik, sejumlah tokoh pergerakan perempuan segera aktif masuk dalam partai politik. Pada tahun 1948, Partai Wanita Rakyat berdiri atas inisiatif Nyi Sri Mangunsarkoro. Partai ini berazaskan ketuhanan, kerakyatan, kebangsaan dan mempunyai program perjuangan yang sangat militan (sumber : http://www.setneg.go.id).

Pada Kongres Perempuan Indonesia 1952 di Bandung, Nyi Sri Mangunsarkoro mengusulkan pendirian monument untuk memperingati Kongres Perempuan I 1928 di Yogyakarta. Monumen tersebut tidak berwujud tugu atau monumen, namun berbentuk gedung agar dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas kaum perempuan yang berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khusus bangunan yang digunakan untuk museum menempati salah satu bagian bangunan yaitu Balai Srikandi, diresmikan penggunaannya oleh Maria Ulfah pada tanggal 20 Mei 1956. Bangunan yang terdiri dari beberapa kompleks bangunan ini kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Desember 1983 dan diberi nama Gedung Mandala Bhakti Wanitatama. Museum tersebut memiliki koleksi berjumlah 135 buah yang terdiri dari jenis : Lukisan tokoh wanita, Pakaian dinas, Diorama, Mesin ketik dan Foto.

Koleksi unggulan museum ini adalah sebuah mesin ketik besi berwarna hitam yang pernah dipergunakan oleh Sri Mangunsarkoro selaku ketua panitia seperempat abad kesatuan pergerakan wanita indonesia. (sumber : http://www.visitingjogja.com; http://www.mediaindonesia)

Sumber :

  • visitingjogja.com/web/index.php?mod=Obyek%20Wisata⊂=Wisata%20Budaya/Sejarah&act=detail&Id=255&page=17
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: