KEKUASAAN NEGARA DAN PENDUDUKNJA

Pemikiran Ki Mangunsarkoro dalam bukunya “Ilmu Kemasjarakatan” (diterbitkan oleh Prapancha, Yogyakarta, 1952 hal 72)

  1. Kemadjuan zaman minta supaja dalam negara pemimpin-pemimpin bisa mendjalankan pimpinannja dengan dasar-dasar jang luas (bisa menerima dan mengerti segala sesuatu jang dihadapinja)
  2. Orang jang sudah madju, besar keinginannja untuk mengatur sendiri segala sesuatu jang dihadapinja; tetapi djika tiap orang berbuat begitu, petjahlah negara; kekuatan jang bisa mengikat penduduk negara mendjadi satu perlu diusahakan, ialah pemerintah jang kuat dan bidjaksana
  3. Tudjuan pimpinan dalam negara jang sebaik-baiknja : mengatur supaja tiap kekuatan bisa dipakai dengan menimbulkan hasil jang sebanjak-banjaknja.
  4. Djika tiap orang dalam negara bisa berkuasa karena pilihan, maka dapatlah jang kuasa dalam negara bukan orang jang berbudi baik, tetapi orang kuat jang djahat, jang erusakkan negara. Maka haruslah masjarakat awas terhadap anasir-anasir djahat jang berusaha madju kemuka
  5. Djika tiap orang dalam negara “diikat” dari kanan dan kiri hingga tidak ada kuasa sedikitpun untuk mengikuti gelora hidupnja sebagai manusia jang berpikir dan berbudi, tidak lebihlah keadaannja dengan binatang jang diikat lehernja.
  6. Faham demokrasi dalam berlakunja banjak menimbulkan hawa nafsu jang djahat, faham diktatur dalam berlakunja terlalu banjak mengikat dan menrendahkan deradjat kemanusiaan orang. Baik kedjahatan jang timbul karena demokrasi, ataupun jang timbul karena diktatur, timbulnja karena ketamaan manusia : nafsu untuk mentjahari untung dan senang diri sendiri sadja.
  7. Kebenaran suatu pendapat tidak bisa ditetapkan dengan “suara terbanjak”. Ia hanja bisa ditapai oleh ketjerdasan dan kebidjaksanaan jang setinggi-tingginja. “Suara jang terbanjak” itu baik sebagai ukuran, sampai seberapa suatu kebenaran bisa dirasai masjarakat. Berhubung dengan itu sudah semestinjalah djika ketjerdasan dan kebidaksanaan, maupun “suara jang terbanjak” bisa berlaku, masing-masing pada tempatnja.
  8. Seringkali ada satu dua golongan orang jang menentang kekuasaan pemerintah. Dalam golongan ini sering terdapat kekuatan rakjat jang baik, jang kalau dimengerti dan diakui oleh fihak pemerintah bisa mendjadi kekuatan jang penting dan baik untuk pemerintah.
  9. Penduduk negara jang sedar dengan ichlas tunduk pada perintah orang jang diatasnja. Keichlasan itu bersandar pada keinginan kepada ketertiban dan kesentausaan negara
  10. Adanja badan perwakilan rakjat memberi kesempatan kepada rakjat jang selalu mendjalankan perintah, untuk ikut memberikan pengaruhnja kepada djalan berlakunja segala sesuatu dalam negara hingga ia merasa berharga (dihargai) sebagai warga negara. Tiap wrga negara jang sedar mesti minta dihargai sebagai imbangan sikap taat jang diharuskan padanja. Partai politik adalah alat tiap warga negara untuk memberikan pengaruhnja kepada tindakan dan haluan negara.

“GURU TAK BERKARAKTER RACUN MASYARAKAT”

Pidato Sambutan Ki Mangunsarkoro sebagai Menteri Pendidikan & Pengajaran RI dalam Kongres PGRI, 1950

Foto Ki Mangunsarkoro sedang berdiskusi dengan Bung Karno

Saudara Acting Presiden

Saudara Pimpinan Kongres PGRI

Hadirin yang terhormat,

Sejak tercapainya kedaulatan oleh bangsa kita, maka yang paling pokok bagi bangsa kita ialah mengisi kemerdekaan negara, agara kemerdekaan itu betul – betul berarti bagi bangsa Indonesia, berarti sebagai jembatan kesejahteraan.

Dalam mengisi kemerdekaan itu, maka amat pentinglah kedudukan pendidikan dan pengajaran yang diusahakan bangsa kita. Memang, apa yang dikehendaki suatu negara pada masa yang akan datang, dimana-mana diseluruh dunia ini, pasti dimasukkan dalam dasar dasar dan tujuan pendidikan serta pengajarannya.

Itulah sebabnya, maka pada ini waktu yang menjadi pokok bagi kita ialah nasionalisering daripada pendidikan dan pengajaran, dari yang rendah sampai yang tinggi. Nasionalisering ini berarti mencocokkan pendidikan dan pengajaran kita dengan kepentingan kita yang sebenar-benarnya. Oleh pemerintah sekarang diadakan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan disamping itu sekarang rencana undang-undang pendidikan dan pengajaran untuk sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah tinggi serta pula undang-undang kewajiban belajar sedang dimasak. Itu semuanya adalah untuk memenuhi keharusan nasionalisering..

Tetapi Kongres yang terhormat,

Undang-Undang itu semuanya tidak akan ada arinya, jika para guru semuanya yang memasak pendidikan dan pengajaran itu tidak hidup dala suasana nasionalisering itu. Untuk bisa hidup dalam suasana nasionalisering itu haruslah jiwa guru berubah

(Dalam zaman kolonial guru diwajibkan berdiri sebagai pabrik klerk dan juru tulis)

Dalam zaman kolonial guru diwajibkan berdiri sebagai pabrik klerk dan juru tulis daripada pemerintah penjajahan, guru dijadikan pelopor politik penjajahan. Sekarang itu harus lain. Sekarang tiap-tiap guru harus bersifat sebagai pandita yang menunjukkan kewajiban murid-muridnya sebagai satriya bangsa, sebagai perjurit bangsa, perjurit yang akan mewujudkan perikemanusiaan di kalangan masyarakat Indonesia. Disitulah tergambar perobahan yang radikal yang harus terjadi dalam jiwa guru. Berhasil atau tidaknya nasionalisering itu pertama-tama tergantung pada dapat dan tidaknya perubahan jiwa itu terjadi sebagai yang digambarkan saja.

Dari pada itu disamping nasionalisering haruslah ada “uitbreiding” dari pada usaha pendidikan dan pengajaran yang seluas-luasnya. Untuk ini jumlah guru haruslah dilipatgandakan. Dalam waktu yang telah lampau, karena penjajahan Belanda dan Jepang, “guru” dipaksa tidak bisa berdiri tegak dalam keyakinannya. Ia dipaksa menjadi alat politik penjajahan. Rupanya ini berpengaruh jahat sekali pada kedudukan guru dalam masyarakat, malahan sudah menimbulkan kelemahan keyakinan terutama di kalangan guru yang hidupnya sehari-hari agak dekat dengan bangsa penjajah itu, ialah guru-guru yang tinggi sekolahnya. Ini terbukti pada jumlahnya guru sekolah menengah yang menyeberang dalam jaman pendudukan Belanda pada waktu guru semestinya menjadi symbol kekuatan keyakinan. Itu semua adalah factor-faktor, yang menjadikan kurangnya dihargai dalam masyarakat. Dengan perubahan situasi politik sekarang, mudah mudahan penyakit yang sebabkan pukulan penjajahan itu sembuh sama sekali.

Dalam pada itu perlu juga adanya perbaikan kedudukan guru, baik qua opleiding maupun qua pekerja yang mempunyai kedudukan istimewa. Bukan guru karena guru itu orang yang bersifat istimewa, tetapi dipandang dari kaca mata jiwa amat berat tanggungannya. Perlu bagi seorang guru bisa menuangkan hasratnya 100 % kepada murid-muridnya ialah anak masyarakat kita, malahan harapan masyarakat. Lain dari pada it perlu masyarakat tahu, bahwa seperti pekerjaan orang yang bekerja di tambang batu bara amat berat bagi jasmaninya, pekerjaan guru itu amat berat rokhaninya.

(Guru tak berkarakter, racun masyarakat)

Siapa yang mau menyelidiki procentage guru yang terserang tering ataupun penyakit linglung akan mengakui kebenaran hal itu. Keistimewaan guru akhirnya terletak pula dalam pengaruh karakternya. Buat bekerja iasa yang kurang karakternya, tidak begitu membahayakan. Tetapi guru yang kurang karakternya adalah racun masyarakat. Sebaliknya guru yang baik dan kuat karakternya adalahsaka guru dan sumber kebahagiaan masyarakat.

Kongres yang terhormat, itulah gambar kedudukan guru dalam masyarakat. Hal itu semua harus mendapat perhatian oleh seluruh rakyat kita dan istimewa dari kaum guru seluruhnya dan pemerintah.

Mudah-mudahan Kongres ini dapat enghadapi soal ini sebagai Kongres guru, KOngres pendidik masyarakat kita. Masyarakat akan mengukur nilai guru kita dengan putusan Kongres PGRI ini.

Semoga Kongres PGRI bisa menjadi satu “mijlpaal” dalam sejarah perguruan kita,malahan satu “mijlpaal” juga dalam sejarah perjuangan kebangsaan yang kini meningkat pada satu babakan yang baru, ialah pembentukan negara kesatuan dan negara demokrasi di segala lapangan.