Perjuangan Ki Mangunsarkoro

Ki Mangunsarkoro atau Sarmidi Mangunsarkoro (19041959) adalah pejuang di bidang pendidikan nasional, beliau dipercaya menjadiMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga tahun 1950.

Ki Sarmidi Mangunsarkoro lahir 23 Mei 1904 di Surakarta. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga pegawai Keraton Surakarta. Pengabdian Ki Sarmidi Mangunsarkoro kepada masyarakat, diawali setelah beliau lulus dari Sekolah Guru ‘Arjuna’ Jakarta langsung diangkat menjadi guru HIS Tamansiswa Yogyakarta. Kemudian pada Th 1929 Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat menjadi Kepala Sekolah HIS Budi Utomo Jakarta. Satu tahun kemudian, atas permintaan penduduk Kemayoran dan restu Ki Hadjar Dewantara, beliau mendirikan Perguruan Tamansiswa di Jakarta. Perguruan Tamansiswa di Jakarta itu sebenarnya merupakan penggabungan antara HIS Budi Utomo dan HIS Marsudi Rukun yang dua-duanya dipimpin oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro, dan dalam perkembangannya Perguruan Tamansiswa Cabang Jakarta mengalami kemajuan yang pesat hingga sekarang.

Pada upacara Penutupan Kongres atau Rapat Besar Umum Tamansiswa yang pertama di Yogyakarta pada 13 Agustus 1930, Ki Sarmidi Mangunsarkoro bersama-sama Ki Sadikin, Ki S. Djojoprajitno, Ki Poeger, Ki Kadiroen dan Ki Safioedin Soerjopoetro atas nama Persatuan Tamansiswa seluruh Indonesia menandatangani ‘Keterangan Penerimaan’ penyerahan ‘Piagam Persatuan Perjanjian Pendirian’ dari tangan Ki Hadjar Dewantara, Ki Tjokrodirjo dan Ki Pronowidigdo untuk mewujudkan usaha pendidikan yang beralaskan hidup dan penghidupan bangsa dengan nama ‘Tamansiswa’ yang didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta.

Sebagai salah satu orang yang terpilih oleh Ki Hadjar Dewantara untuk memajukan, menggalakkan serta memodernisasikan Tamansiswa yang berdasarkan pada rasa cinta tanah air serta berjiwa nasional, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mempunyai beberapa pemikiran demi terlaksananya cita-cita pendidikan Tamansiswa.

Selanjutnya pada tahun 1931 Ki Sarmidi Mangunsarkoro ditugasi untuk menyusun Rencana Pelajaran Baru dan pada tahun 1932 disahkan sebagai ‘Daftar Pelajaran Mangunsarkoro’. Atas dasar tugas tersebut maka pada tahun 1932 itu juga beliau menulis buku ‘Pengantar Guru Nasional’. Buku tersebut mengalami cetak ulang pada tahun 1935. Dalam ‘Daftar Pelajaran Mangunsarkoro’ yang mencerminkan cita-cita Tamansiswa dan Pengantar Guru Nasional itu di dalam arus pergerakan nasional di Indonesia khususnya di Asia pada umumnya, dapat disimpulkan pemikirannya mewakili salah satu aspek dari kebangunan nasionalisme yaitu aspek kebudayaan, yang pada hakikatnya merupakan usaha menguji hukum-hukum kesusilaan dan mengajarkan berbagai pembaharuan disesuaikan dengan alam dan zaman. Dua aspek lainnya adalah aspek sosial ekonomis yaitu usaha meningkatkan derajat rakyat dengan menumbangkan cengkeraman ekonomi bangsa-bangsa Eropa Barat, sedangkan pada aspek politik yaitu usaha merebut kekuasaan politik dari tangan Pemerintah Kolonialisme Belanda.

Perjuangan Ki Sarmidi Mangunsarkoro dalam bidang pendidikan, di antaranya pada tahun 1930-1938 menjadi Anggota Pengurus Besar Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan penganjur gerakan Kepanduan Nasional yang bebas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Selanjutnya pada tahun 1932-1940 beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Tamansiswa merangkap Pemimpin Umum Tamansiswa Jawa Barat. Pada tahun 1933 Ki Sarmidi Mangunsarkoro memegang Kepemimpinan Taman Dewasa Raya di Jakarta yang secara khusus membidangi bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Pada tahun 1947 Ki Sarmidi Mangunsarkoro diberi tugas oleh Ki Hadjar Dewantara untuk memimpin penelitian guna merumuskan dasar-dasar perjuangan Tamansiswa, dengan bertitik tolak dari Asas Tamansiswa 1922. Dalam Rapat Besar Umum Tamansiswa Tahun 1947 hasil kerja ‘Panitia Mangunsarkoro’ bernama Pancadarma itu diterima dan menjadi Dasar Tamansiswa, yaitu: Kodrat Alam, Kemerdekaan, Kebudayaan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan. Ki Sarmidi Mangunsarkoro semakin dikenal di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan politik melalui [[Partai Nasional Indonesia]] (PNI). Ki Sarmidi Mangunsarkoro pada tahun 1928 ikut tampil sebagai pembicara dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 menyampaikan pidato tentang ‘Pendidikan Nasional’, yang mengemukakan bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan dan dididik secara demokratis, serta perlunya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Ki Sarmidi Mangunsarkoro pernah terpilih menjadi Ketua PNI Pertama sebagai hasil Kongres Serikat Rakyat Indonesia (SERINDO) di Kediri dan menentang politik kompromi dengan Belanda (Perjanjian Linggarjati dan Renvile). Sewaktu terjadi agresi Belanda II di Yogyakarta, Ki Sarmidi Mangunsarkoro pernah ditahan IVG dan dipenjara di Wirogunan. Pada waktu Kabinet Hatta II berkuasa pada Agustus 1949 sampai dengan Januari 1950, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mendapat kepercayaan menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) RI. Sewaktu menjabat Menteri PP dan K, beliau mendirikan dan meresmikan berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, mendirikan Konservatori Karawitan di Surakarta, dan ikut membidani lahirnya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kepercayaan Pemerintah terhadap reputasi dan dedikasinya kepada Negara, membawa Ki Sarmidi Mangunsarkoro kembali dipercaya menjadi Menteri PP dan K RI pada masa Kabinet Halim sejak Januari 1950 sampai September 1950, dan beliau berhasil menyusun dan memperjuangkan di parlemen Undang Undang No 4/1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia. UU No 4/1950 itu disahkan dan sekaligus menjadi Undang Undang Pendidikan Nasional pertama.

Pribadi Ki Sarmidi Mangunsarkoro yang tetap sederhana, berpikiran dan berwawasan kebangsaan dan rasa nasional yang tebal tercermin dalam penampilannya sehari-hari yang selalu memakai peci agak bulat, kumis tebal, kemeja Schiller putih serta bersarung Samarinda serta memakai sandal. Penampilan yang sangat sederhana, beliau terapkan juga pada waktu menjadi Menteri PP dan K, yaitu tidak mau bertempat tinggal di rumah dinas menteri. Apabila menghadiri acara jamuan kepresidenan, di jalan raya maupun pergi ke Jakarta yang selalu tidak ketinggalan memakai sarung dan peci.

Di sepanjang hidupnya, Ki Sarmidi Mangunsarkoro menulis beberapa buku-buku mengenai pendidikan nasional, kebudayaan dan juga politik. Hal ini seiring dengan perhatian beliau yang begitu besar pada ketiga bidang tersebut. Buku-buku tulisan beliau antara lain :

  • 1. Pendidikan Nasional (Keluarga, Jogjakarta, 1948)
  • 2. Masjarakat Sosialis (Pelopor, Jogjakarta, 1951)
  • 3. Dasar-Dasar Pendidikan Nasional (Pertjetakan Keluarga, 1951)
  • 4. Kebudajaan Rakjat (Usaha Penerbitan Indonesia, 1951)
  • 5. Dasar Sosiologi dan Kebudajaan untuk Pendidikan Indonesia Merdeka(Prapancha, Jogjakara, 1952)
  • 6. Ilmu Kemasjarakatan (Prapancha, 1952)
  • 7. Sosialisme, Marhaenisme dan Komunisme (Wasiat Nasional, Jogja, 1955)
  • 8. Inti Marhaenisme (Wasiat Nasional, Jogja, 1954)
  • 9. Guru Tak Berkarakter ratjun Masjarakat : Sumbangan dari Kementerian Penerangan RI oentoek guru Nasional yang Membentuk Djiwa Nasional (ditulis bersama dg Asaat gelar Datuk Mudo, Kementerian Penerangan RI, kata Pengantar 1950)
  • 10. Dasar Sosisologi dan Kebudajaan untuk Rakjat Indonesia (Prapancha, 1952

Ki Sarmidi Mangunsarkoro wafat 8 Juni 1957 di Jakarta, dimakamkan di makam Keluarga Besar Tamansiswa [[‘Taman Wijaya Brata’]], Celeban, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya, Alm Ki Sarmidi Mangunsarkoro menerima beberapa tanda jasa Bintang Mahaputra Adipradana dari Pemerintah, dan juga penghargaan dari Tamansiswa dan rakyat.

Iklan

Tangis untuk Mangunsarkoro

Ki Mangunsarkoro

Dipa Nusantara Aidit, Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia, adalah musuh ideologis nomor satu Mohammad Natsir. Aidit memperjuangkan tegaknya komunisme di Indonesia. Natsir sebaliknya. Tokoh Masyumi itu menginginkan negara dijalankan di atas nilai-nilai Islami. Pertentangan ini membuat keduanya sering berdebat keras di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Tapi, di luar sidang, keduanya bersahabat.

Inilah sosok multikultural Natsir yang dikenang dengan bangga oleh orang-orang dekatnya. ”Dia tak punya handicap berhubung­an dengan golongan nonmuslim,” ujar Amien Rais. Setelah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Chicago pada 1984, Amien yang bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sering menjadi teman ngobrol Natsir. ”Saya kira Pak Natsir banyak menyerap kearifan H.O.S. Tjokroaminoto,” ujar Amien.

Soal hubungan dengan Aidit, Natsir banyak bercerita kepada Yusril Izha Mahendra, Ketua Partai Bulan Bintang. Tatkala masih kuliah di Jakarta, Yusril amat dekat dengan Natsir. Menurut Yusril, Natsir sering tak bisa mengendalikan emosi ketika berdebat dengan Aidit di parlemen. ”Pak Natsir bilang, rasanya dia ingin menghajar kepala Aidit dengan kursi,” kata Yusril.

Tapi, hingga rapat selesai, tak ada kursi yang melayang ke kepala Aidit. Malah, begitu meninggalkan ruang sidang, Aidit membawakannya segelas kopi. Keduanya lalu ngerumpi tentang keluarga masing-masing. Itu terjadi berkali-kali. ”Kalau habis rapat tak ada tumpangan, Pak Natsir sering dibonceng sepeda oleh Aidit dari Pejambon,” Yusril menambahkan.

Keakraban penuh warna, bersahabat tapi berseberangan secara ideologis, terjadi sejak 1945 hingga zaman demokrasi liberal, 1950-1958. Pada masa itu parlemen menjadi tempat pertarungan ideologi yang tak habis-habisnya.

Natsir pun tidak cuma bertentangan dengan Aidit. Di seberang dia juga ada tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo dan F.S. Hariyadi, tokoh Partai Katolik, serta J. Leimena dan A.M. Tambunan dari Partai Kristen Indonesia. Sementara Natsir membela ideologi Islam, Kasimo dan teman-teman berkeras mempertahankan Pancasila.

Toh, seperti pada Natsir dan Aidit, mereka tetap berkawan di luar ruang sidang. Ketika Natsir mengajukan Mosi Integral dalam sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat pada 3 April 1950, justru tokoh-tokoh nonmuslim inilah yang tegak di belakangnya. Dalam pidato yang berapi-api, Natsir menegaskan pentingnya melebur kembali wilayah-wilayah Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Republik Indonesia.

Amien Rais berkisah, suatu ketika Natsir mengenang masa-masa dia menjadi perdana menteri. Natsir memberikan wejang­an tentang kepemimpinan. Katanya, seorang pemimpin harus seperti tukang kayu yang te­rampil: bisa memanfaatkan semua jenis kayu.

Barangkali itulah sebabnya, Natsir merangkul tokoh-tokoh Kristen dalam Kabinet Natsir (1950-1951). Hariyadi dia tunjuk menjadi Menteri Sosial. Herman Johannes—tokoh Kristen dari Partai Indonesia Raya—mendapat kepercayaan memimpin Departemen Pekerjaan Umum.

Sikap Natsir ini ternyata juga menjadi sikap para pemimpin Masyumi lain ketika itu. Contohnya Isa Ansari. Kiai ini sering mengajak Aidit dan Nyoto makan sate setelah berdebat. ”Kalau Aidit ke Sukabumi, dia menginap di rumah Kiai Ansari,” demikian advokat senior Adnan Buyung Nasution berkisah.

Pergaulan multikultural juga tampak pada Prawoto Mangkusaswito. Tokoh yang pernah menjadi Ketua Masyumi ini akrab dengan Kasimo. Bahkan Kasimo membelikan rumah untuk Prawoto di Yogyakarta.

Mohammad Roem lain lagi ceritanya. Ini menurut penuturan Joesoef Isak, mantan wartawan harian Merdeka. Pada masa Orde Baru, Roem sering bertemu Oei Tjoe Tat, tokoh Tionghoa dan bekas menteri Kabinet Dwikora. Kebetulan rumah mereka berdekatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yang satu di Jalan Blora, satunya lagi di Teuku Umar. Padahal pada zaman Demokrasi Terpimpin keduanya berseberangan. Oei aktif di Partai Indonesia, yang dianggap ber­afiliasi dengan PKI.

Suatu ketika keduanya berpapasan. Oei menegur Roem: ”Roem, kok bisa ya kita ini berhadapan dalam politik? Padahal kita toh enggak ada apa-apa.” Tak ada orang lain di dekat mereka saat itu, tapi Roem menjawab dengan berbisik: ”Oei, kita kan sama dididik Belanda. Jadi, kita harus menghargai orang lain. Perbedaan pendapat itu biasa.”

Setelah menyingkir dari dunia politik, Natsir mulai aktif di Dewan Dakwah pada 1967. Namun hubungan baiknya dengan kawan ”tak sehati” pada zaman Demokrasi Liberal tak putus. Sitti Mucliesah, anak perempuan pertama Natsir, bercerita, Aba—demikian mereka memanggil ayahnya—masih sering mengirimkan bunga untuk Kasimo dan Leimena pada setiap Tahun Baru.

”Pak T.B. Simatupang bahkan sering datang ke rumah untuk berdiskusi dengan Aba,” cerita Sitti. Perkawanan terjalin antarkeluarga. ”Kami dan anak-anak Pak Leimena sampai sekarang masih berhubungan baik,” ujarnya. Aba, menurut Sitti, tak pernah melarang mereka berteman dengan orang nonmuslim.

Pada 1978 tokoh-tokoh yang prihatin terhadap Orde Baru membentuk Lembaga Kesadaran Berkonstitusi. Ketuanya Abdul Haris Nasution, penasihatnya Mohammad Hatta. Natsir ikut bergabung, bersama Kasimo, meski kala itu dia masih aktif di Dewan Dakwah. Banyak anggota Lembaga Kesadaran Berkonstitusi ini kemudian ikut meneken Petisi 50 pada 5 Mei 1980, termasuk Natsir.

”Saya banyak belajar dari dia tentang menghargai orang yang berbeda pendapat,” kata Chris Siner Key Timu, tokoh Katolik yang ikut menandatangani Petisi 50. Dia mengenal Natsir sejak di Lembaga Kesadaran, namun baru berhubungan dekat setelah sama-sama nyemplung di Petisi 50.

Suatu ketika, tidak sengaja­ Chris bertemu Natsir di kantor­ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Natsir datang untuk ber­konsultasi tentang pencekalan atas dirinya. Bersama penanda tangan Petisi yang lain, dia dilarang bepergian ke luar negeri. Chris datang membicarakan kemungkinan menuntut pemerintah, yang telah ”memaksa” Universitas Atma Jaya Jakarta memecatnya. ”Ketika mau pulang, Pak Natsir menawari saya ikut mobilnya,” ujar Chris.

Mereka tidak searah. Jadi, ketika tiba di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jalam Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Chris minta diturunkan. Rencananya, dia akan melanjutkan perjalanan dengan bus ke Semanggi. Tapi Natsir marah dan berkeras mengantar hingga Semanggi. ”Padahal saya ini siapalah?” Chris mengenang.

Tapi itulah Natsir, solidaritas dan semangat setia kawannya tinggi. Kepada majalah ­Editor, dalam sebuah wawancara khusus pada 1988, dia menjelaskan sikapnya yang mengherankan kawan tapi membuat segan lawan. ”Untuk kepentingan bangsa,” ujarnya, ”para politikus tidak bicara kami dan kamu, tetapi kita.”

Sikap itu dia buktikan manakala Ki Sarmidi Mangunsarkoro, salah seorang pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI), meninggal. Natsir melayat dan menangis. Tentu saja ini mengagetkan semua orang. Soalnya, PNI pernah berseberangan dengan Masyumi. Akibat mosi yang diajukan Ketua PNI ketika itu, Hadikusumo, Natsir ­membubarkan kabinetnya yang baru ­berumur setahun pada 12 Maret 1951. Peristiwa penting ini diabadikan Abadi, majalah Masyumi. Majalah itu menulis berita utama dengan judul: ”Air Mata Natsir Mengalir di Rumah Mangunsarkoro”.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 200

Ki Mangun Sarungan

Sarung adalah pakaian tradisonal masyarakat Jawa dan Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Pada awal kemerdekaan, para aktivis sudah mulai meninggalkan pakaian sarung dan bahkan karena kelokalannya, sarung sering dijadikan bahan olok-olok untuk membuat stigma antara kelompok modern yang kebarat-baratan dengan kelompok tradisional.

Dapat disaksikan hampir semua aktivis kemerdekaan awal seperti Tirtoadisuryo, Ciptomangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya semuanya bersarung, bahkan para mahasiswa STOVIA juga masih bersarung. Ada kisah menarik perihal sarung itu, terutama yang berkaitana dengan sikap non coorpeative total, terhadap budaya Belanda, sebagaimana yang dilakukan oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro, salah seorang pemuka pendidikan nasional Taman Siswa dan pimpinan pusat PNI. Meskipun menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan, ia tetap konsisten untuk memakai sarung, bahkan ketika memasuki gedung Parlemen dan Istana Negara. Oleh karena itu, kemudian namanya diplesetkan menjadi Ki Mangun Sarungan oleh para wartawan.

Sikap konsisten semacam itu juga dijalankan oleh KH Wahab Chasbullah, Rois Aam PBNU dengan penuh percaya diri, sehingga tidak bersedia memenuhi permintaan pihak protokol kepresidenan untuk berpakaian lengkap (pantaloon, jas dan dasi), tetapi tetap memakai sarung pada saat upacara kenegaraan berlangsung. Demikian pula ketika KH Wahab di forum internasional, saat ia hadir sebagai anggota penasehat delegasi Indonesia mendampingi Bung Karno yang berpidato To Build the World Anew di hadapan Sidang Majelis Umum PBB. Sikap anti kolonialisme Barat secara total ini sering disalah pahami sebagai sikap anti modernisasi, konservatisme dan keterbelakangan.

Hanya orang yang punya integritas sebesar Mangunsarkoro atau Wahab Hasbullah yang berani melawan arus itu, sebab akan terus tegar walaupun mendapat cemooh nasional dan internasional, tetapi mereka terus berjuang membela kemndirian dan keanekaragaman budaya. Semua bangsa dan komunitas bebas mengekspresikan kebudayaan termasuk dalam berpakaian tidak hanya satu ekspresi, yaitu ekpresi seragam Barat, tetapi ekspresi Islam kejawen juga perlu mendapat tempat, sebagaimana Kiai Wahab dan Ki Mangunsarkoro.Karena itu dalam pertemuan politik dan keagamaan kaum pesantren masih terlihat keanekaragaman pakaian ada yang bersarung dan ada yang bercelana. Itulah inti kebebasan dan toleransi. (Munim DZ; http://www.nu.or.id)

Sumber : http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=7848

Ki Mangunsarkoro diusulkan jadi pahlawan nasional

Ki Mangunsarkoro

JOGJA: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa berencana mengusulkan kepada Departemen Sosial untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh Tamansiswa, Ki Sarmidi Mangunsarkoro atas perjuangan dan pengabdiannya di bidang pendidikan nasional.

Ki Bambang Widodo, Ketua Panitia Sarasehan Menelusuri Jejak Perjuangan Tokoh Pendidikan Nasional Ki Mangunsarkoro mengatakan, Ki Sarmidi Mangunsarkoro adalah tokoh pendidikan yang layak memperoleh gelar pahlawan nasional.

Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Ki Tyasno Sudarto mengatakan sejak berdirinya Tamansiswa 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara dan para pendiri Tamansiswa lainnya telah menyadarkan bangsa Indonesia perlunya modal pendidikan nasional sebagai bekal menuju jembatan emas kemerdekaan.

Ki Mangunsarkoro merupakan murid didik Ki Hajar Dewantara. Dia mengawali perjuangannya sejak di bangku sekolah dengan mendirikan organisasi pemuda kemudian menjadi aktivis Jong Java di Jogja. Ki Mangunsarkoro juga aktif dalam kongres pemuda dan sempat menjabat sebagai pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Setelah Indonesia merdeka, Ki Sarmidi Mangunsarkoro tercatat dua kali sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) dalam dua kabinet dan mengesahkan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran pada 1950. Ki Mangun juga menjadi pendiri Akademi Seni Rupa (ASRI) Yogyakarta, Konservatori Karawitan Surakarta dan ikut membidani lahirnya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Sudah sepantasnya jika pemerintah mempertimbangkan penghargaan terbaik untuk Ki Mangunsarkoro,” kata Ki Tyasno Sudarto. (Antara)

sumber : http://www.harianjogja.com, Selasa, 12 Mei 2009 18:51:39

http://www.harianjogja.com/pestabuku/beritas/detailberita/5512